Sekitar 50 persen dari 2.650 KK atau sekitar 1.320 warga tidak membuang sampah lagi ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Artinya, kalau ini dikerjakan secara masif, maka diyakini tidak ada lagi pembuangan sampah ke TPA.
“Kenapa DLH Garut tidak melakukan seperti Kabupaten Banyumas, langsung membangun tempat pengolahan sampahnya. Karena saya memiliki alasan sendiri, saya ingin mendahulukan pembentukan kelembagaannya. Lalu, apakah saya bisa atau tidak, jawabannya pasti bisa. Sangat mudah memberikan infrastruktur dan mesin. Saya kan tinggal mengajukan anggaran melalui APBD atau dari Bantuan Provinsi bahkan dari DAK. Tetapi bukan itu, karena saya memiliki pengalaman, pembangunan TPS3R tidak berjalan, akibat kelembagaannya belum terbentuk. Sehingga saya pun menjadi trauma,” ungkap Jujun dengan jujur.
Akhirnya, masih kata Jujun, ia menyiapkan itu dari hal paling dasar. Bahasanya bukan lagi TPS3R, tetapi mendekatkan masyarakat ke lokasi pengolahan sampah, sesederhana mungkin. “Saya mencoba di tahun 2023 ini dengan menggunakan jasa satu tenaga ahli. Aktifkan TPS3R yang tidak berfungsi, dan buktinya tidak berhasil,” katanya.
Pengolahan Sampah di Perkotaan dan Desa
Persoalan sampah terjadi di desa-desa, lalu bagaimana dengan kondisi pengolahan sampah di perkotaan atau di kelurahan, Jujun menegaskan, persoalan sampah dan lahan pengolahan sampah terjadi di desa-desa, namun tentu, apalagi di perkotaan. Untuk itu Jujun mengaku, untuk wilayah perkotaan dirinya membuat konsep kolaborasi beberapa kelurahan atau mungkin pihak kelurahan bisa bekerjasama dengan pihak desa yang memiliki lahan kosong. Salah satu contoh Desa Suci Kecamatan Karangpawitan, yang memiliki lahan 2 hektar didaerah Bojonglarang.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
