“Awalnya, kasus yang panas ini terkait dugaan tipikor penyalahgunaan anggaran Pokir atau Pokok-Pokok Pikiran DPRD Garut tahun 2014-2019. Namun, kejari Garut malah menerbitkan SP3 terkait dugaan tipikor anggaran BOP dan Reses DPRD saja, tanpa pokir,” ujar Koordinator MPK, Bakti Safaat didampingi rekannya, Ridwan Kurniawan, Sabtu (13/01/2024).
Pria plontos berperawakan tegap ini pun mengaku merasa heran dengan terbitnya SP3 yang dikeluarkan Kejari Garut yang tidak menyebutkan Pokir. “Hampir semua aktivis Garut itu saya kira akan sepakat, bahwa dugaan tipikor yang diduga melibatkan puluhan anggota DPRD dan pejabat di Sekretariat DPRD Garut itu isunya tentang Pokir. Tetapi belakangan malah muncul dugaan Tipikor soal BOP dan Reses DPRD,” katanya.
Bakti Safaat menduga, ada sejumlah pihak yang membuat informasi ini berubah-ubah atau tidak konsisten. Untuk itu, pihaknya akan secepatnya meminta infomrasi kepada pihak Kejari Garut. ” Dalam waktu dekat kami akan meminta informasi kepada kejari Garut perihal penanganan perkara terkait Pokir, BOP dan Reses DPRD Kabupaten Garut. Bukan hanya BOP dan Reses saja,” tandasnya.
Semisal, sambung Bakti Safaat, apabila memang terkait Pokir ini tidak pernah dilakukan pemeriksaan, maka pihaknya akan menggandeng pengacara untuk membuat pelaporan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dan kegiatan Pokir DPRD Garut tahun 2014-2019 dan 2019-2024.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
