“Saya akan konfirmasi kepada Kejari Garut perihal pelapor dugaan Tipikor BOP dan Reses DPRD Garut. Kalau tidak ada, lalu apa alasan kejari Garut melakukan proses hukum dengan melakukan pemanggilan, pemeriksaan dan penggeledahan ke kantor DPRD Garut. Saya juga akan segera berkoordinasi dengan beberapa pakar hukum,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Bakti Safaat juga mulai bertanya-tanya kepada institusi Kejari Garut terkait pelaporan yang diterima lembaga itu sehingga melakukan serangkaian proses hukum terkait BOP dan Reses di lembaga legislatif tersebut.
“Sebenarnya kami juga jadi bingung, sebenarnya siapa yang membuat laporan tentang dugaan Tipikor BOP dan Reses DPRD Garut tahun 2014-2019. Karena, ketika Kejari Garut menerbitkan SP3, saya belum mendengar pihak-pihak yang melapor membuat pernyataan, baik kepada media masa maupun melalui media sosial,” terangnya.
Dugaan Tipikor Pokir Tidak Termasuk SP3
Senada dengan MPK, Ketua LSM Laskar Merah Indonesia, Dudi Supriadi dan Ketua LSM Galudra Nusantara Intan Dewata (GNID) DPD Kabupaten Garut, Rudi Supriadi mengaku heran dengan SP3 yang diterbitkan Kejari Garut pada kasus dugaan Tipikor BOP dan Reses tanpa menyebut dugaan Tipikor anggaran dan kegiatan Pokir DPRD Garut tahun 2014-2019.
“Saya saya tahu melalui media massa bahwa Kejari Garut disaat kepemimpinan Pak Azwar pada tahun 2019 lalu menerima sejumlah audensi bersama berbagai organisasi masyarakat di Kabupaten Garut terkait dugaan Tipikor Pokir DPRD Garut, tetapi yang muncul malah SP3 terkait BOP dan Reses saja, tanpa menyebut Pokir DPRD,” katanya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
