Namun saat di tanya nama-nama Rekanan CV yang dimaksud, Taufik seolah menutup-nutupi nama nama Rekanan CV.
“Daftar nama nama CV itu ada pada rekan kerja saya pak Heru,” katanya singkat. Dan hingga berita ini di turunkan Taufik lebih memilih bungkam seribu bahasa. Hingga berita ini di realese pada Minggu (21/01/2024) dirinya belum memberikan jawaban kembali.
Ditempat terpisah, Sekretaris Dinas PUTR Kota Tasikmalaya, Toni Antony membenarkan jika ada beberapa rekanan CV hasil temuan BPK yang disebut tadi masih belum melunasi.
“Secara umum sebetulnya sudah ada progres dan niat dari rekanan CV untuk mengembalikan kelebihan, kalau tidak salah tinggal 2 CV lagi. Masalah nama-namanya kebetulan yang pegang selengkapnya ada di Bidang SDA,” kata Toni kepada wartawan diruang kerjanya, Kamis (18/01/2024) lalu.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Fajjarudin, SH,. SE,. MH,. melalui Kasi Intel Kajari Indra Abdi Perkasa, SH,. MH,. mengatakan jika pihak kejaksaan dalam masalah tersebut, tentunya harus menunggu laporan atau rekomendasi dari pihak Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
“Kejaksaan dalam hal ini setelah membaca dari media, tentunya harus menunggu rekomendasi dari pihak APIP dalam hal ini pihak Inspektorat Kota Tasikmalaya. Setelah ada rekomendasi tentunya kita akan bergerak sesuai rekomendasi APIP,” ujar Indra.
Namun pun demikian, masih kata Indra, pihak kejari Tasikmalaya untuk sementara ini setiap pengaduan dan laporan dari masyarakat, dalam menghadapi Pemilu 2024 ini, Kejaksaan akan calling down selama Pemilu berlangsung sesuai arahan dari Kejagung RI.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
