LOCUSONLINE – Pasangan Calon Presiden Prabowo –Gibran berencana memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi janji politiknya makan siang gratis.
Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan pemerintahan Prabowo dapat menyesuaikan dana subsidi energi selama dua hingga tiga bulan ke depan, setelah menjabat pada Oktober mendatang. Eddy menilai 80 persen dari dana subsidi BBM yang mencapai Rp350 triliun, tidak tepat sasaran.
“Kami juga akan menemukannya (biaya program Prabowo) dengan mengurangi subsidi, subsidi yang tidak perlu,” kata Eddy dalam wawancara di Bloomberg Television, Kamis (15/2).
Baca juga : TPS Unik di Merembu Lombok Barat, KPPS Gunakan Seragam SD
“Saat ini kita sedang melihat subsidi energi sebesar Rp350 triliun dimana 80 persen ditargetkan untuk mereka yang tidak memenuhi syarat untuk menerima subsidi. Sehingga kami akan menyesuaikan jumlah subsidi dari subsidi yang sebenarnya,” sambungnya.
Ia juga menuturkan pemerintahan Prabowo bakal meningkatkan rasio pajak untuk membiayai sejumlah program. Eddy mencatat, penerimaan pajak Indonesia hanya setara dengan sekitar 10 persen produk domestik bruto (PDB).
Angka ini, kata dia, terlampau kecil jika dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara yang memiliki rasio sebesar 14 persen.
Adapun program makan siang dan susu gratis menyasar sekitar 82,9 juta orang yang berasal dari tiga golongan masyarakat.
“Pertama, 74,2 juta anak sekolah alias murid. Kedua, 4,3 juta santri. Ketiga, 4,4 juta ibu hamil. Program makan siang dan susu gratis masuk dalam ‘8 program hasil terbaik cepat’ dalam visi dan misi Asta Cita yang diusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Program itu digagas guna mengentaskan stunting di Indonesia,” sebutnya.
Baca juga : Pasca Pemilu 2024, Ketua APDESI NTB Serukan Ajakan Ini…
Sementara itu, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Drajat Wibowo mengatakan kubunya menemukan empat ‘pohon duit’ atau sumber pendanaan baru yang bisa membiayai program yang disusun, termasuk makan siang gratis. Dengan begitu keuangan negara tidak akan terbebani.
Sumber pertama didapat melalui revisi satu pasal dari satu aturan yang bisa menambah penerimaan negara hingga ratusan triliun.
Kedua, dana dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Potensi penerimaan negara sekitar Rp90 triliun lebih dari dana-dana yang belum masuk ini.
Ketiga, merombak aturan perpajakan. Salah satunya terkait pajak pertambahan nilai (PPN).
Keempat, digitalisasi di berbagai sektor ekstraktif.
“Masih ada beberapa lagi sumber sumber penerimaan. Target saya kita bisa minimal identifikasi jumlah yang cukup jika kemudian Prabowo-Gibran diberi mandat rakyat, diberi amanat nasional. Nanti tahun 2025 kita sudah siap dengan budgeting-nya,” kata Drajat beberapa waktu lalu. (Red.01/cnn)
