LOCUSONLINE, BLORA – Jamhuri, seorang santri dari Khozinatul Ulum Blora, memiliki peluang besar untuk menjadi anggota DPRD Blora periode 2024-2029. Perjalanan politiknya dimulai dari pesantren dan kemudian terlibat dalam organisasi pemuda NU sebagai ketua IPNU. Selanjutnya, ia bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjabat sebagai pengurus PAC PKB di kecamatan Kunduran. Rabu, 21/ 2
Jamhuri telah menduduki berbagai posisi penting dalam partai tersebut. Ia pernah menjadi koordinator kepemudaan dari tahun 2000 hingga 2009. Selanjutnya, ia menjabat sebagai wakil ketua PAC PKB dan kemudian menjadi Pj ketua PAC PKB hingga tahun 2019. Saat ini, ia menjabat sebagai ketua PAC PKB Kecamatan Kunduran.
Selain aktif dalam partai, Jamhuri juga menjadi salah satu ketua lembaga di MWCNU kecamatan Kunduran. Ia memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, dengan menempuh pendidikan di SD Kunduran, MTs di Khozinatul Ulum, dan Aliyah di MA Khozinatul Ulum Blora.
Motivasi Jamhuri untuk terjun ke dunia politik pada pemilihan umum kali ini adalah membawa amanah dari rakyat dan mewujudkan aspirasi-aspirasi mereka, terutama di Dapil IV. Ia siap mengawal aspirasi rakyat dan menjalankan tugas yang diembannya dengan baik.
Partai PKB di dapil IV telah memperoleh dukungan suara yang signifikan, dengan jumlah suara mencapai lebih dari 32 ribu. Jamhuri yakin bahwa partainya akan mendapatkan tiga kursi di dapil IV, dengan selisih suara yang cukup aman.
Jamhuri juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ikut dalam pemilihan umum, khususnya di internal Partai PKB, yang telah mencalonkan diri dan memberikan dukungan. Ia juga berterima kasih kepada Pak Mustofa dan Munawar atas kelebihan suara mereka yang membantu dirinya lolos dalam pemilihan umum ini. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim pemenangan dari semua lapisan masyarakat yang telah mendukungnya secara tak terhingga.
Laporan: Sahid Simon
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues