“Kalau bukti dan keterangan sudah dianggap cukup, maka kita akan segera bergerak melakukan tindak sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Saat ini saya sudah berkoordinasi juga dengan tim kuasa hukum MPK,” terangnya.]
Pelanggar Pemilu Harus Disangsi Tegas
Terpisah, saat dihubungi melalui sambungan telfonnya, Jumat (15/03/2024) malam, Asep Muhidin, SH,. MH mengaku sudah mendapatkan informasi dari Koordinator MPK, Bakti Safaat. Menurutnya, dugaan pelanggaran seputar Pileg 2024 harus disikapi secara profesional.
“Mau melahirkan wakil rakyat melalui proses demokrasi, maka harus dengan cara yang baik dan bersih. Maka saya sepakat dengan MPK yang akan mengawal hasil suara Pileg 2024 di Kabupaten Garut. Ketika ada pelanggaran maka siapapun harus ditindak tegas. Sebab, kalau dibiarkan maka para calon wakil rakyat ini malah jatuh kepada orang yang salah,” terangnya.
Asep menegaskan, wakil rakyat yang terpilih karena kecurangan, maka tentu akan merusak tatanan demokrasi, keadilan dan hukum. Untuk itu, ia pun ikut bekerja keras melakukan Pulbaket terkait dugaan kejahatan oleh para oknum.
“Oknumnya bisa dari kandidat Pileg atau dari pelaksana. Namun demikian, kita tidak bisa menuduh karena akan menjadi fitnah. Untuk itu saya dan MPK akan mengumpulkan dulu bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, pengacara muda yang akrab disapa Apdar ini mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan proses hukum dengan mengumpulkan bukti-bukti di lapangan.
“Kalau mau bergabung dengan kami, Insya Allah pintu terbuka lebar untuk siapa saja yang akan membuat laporan seputar pelanggaran Pileg 2024. Kita bisa bersama-sama menegakan hukum dan keadilan di Kabupaten Garut,” ujarnya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
