“Tidak ada cerita putusan itu deadlock dengan delapan hakim konstitusi. Pasti ada putusannya dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang MK”
LOCUSONLINE, JAKARTA – Putusan Hakim Konstitusi dalam sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dipastikan tidak akan jatuh dalam kebuntuan atau deadlock, hal itu ditegaskan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono. Selasa, 26/3/ 2024
Pernyataan tersebut disampaikan Fajar di Gedung MK, Jakarta, sebagai tanggapan terhadap pertanyaan media terkait dengan keputusan yang akan diambil oleh delapan Hakim Konstitusi jika putusan antara hakim terbagi menjadi 4:4.
Adapun delapan hakim konstitusi yang akan menangani perkara PHPU Pilpres 2024 adalah Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur. Anwar Usman tidak ikut menangani perkara PHPU Pilpres karena telah diputuskan oleh Majelis Kehormatan MK bahwa ia tidak diperbolehkan terlibat dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Fajar menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan telah diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jika tidak ada kesepakatan, langkah pertama yang diambil adalah musyawarah mufakat.
“Delapan hakim konstitusi itu harus musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai, dilakukan cooling down. Setelah itu, musyawarah mufakat diadakan lagi, jadi dua kali musyawarah mufakat dikedepankan,” ujarnya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
