LOCUSONLINE, PURWAKARTA – Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta Tahun Anggaran 2023 tampak tidak berjalan lancar. Rapat di Gedung dewan tersebut terganggu oleh aksi walk out yang dilakukan oleh belasan anggota DPRD dari Fraksi PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Berani, dan Fraksi PDN. Kamis, 28/ 3/ 2024
Terlihat oleh awak media, dengan keluarnya belasan anggota dewan tersebut, rapat paripurna hanya diikuti oleh 12 orang, terdiri dari 8 anggota Fraksi PKS dan Golkar, serta 4 orang dari unsur pimpinan.
Para anggota dewan yang keluar dari rapat ini mengaku bahwa sebelum rapat paripurna dilaksanakan, mereka belum menerima dokumen-dokumen pelengkap yang perlu dipelajari terlebih dahulu.
“Pertama-tama, kami meminta penundaan pembahasan rapat Paripurna LKPJ ini, karena kami merasa belum siap. Dokumen yang disampaikan kepada kami sangat mendadak, sehingga kami tidak memiliki persiapan yang memadai untuk mempelajari dan mengkritisi,” kata anggota Fraksi PKB, Hidayat.
Sebelum melakukan walk out, belasan anggota DPRD Purwakarta juga mengajukan hak interpelasi terhadap Pj Bupati Purwakarta, Benni Irwan. Berkas usulan hak interpelasi tersebut diserahkan oleh Hidayat kepada Pimpinan DPRD Purwakarta.
“Hak interpelasi adalah hak konstitusional kami di DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, baik di komisi maupun alat kelengkapan dewan. Awalnya, kami ingin rapat paripurna ini menjadi rapat paripurna interpelasi. Hal ini jelas menunjukkan bahwa DPRD ingin mengkritisi kebijakan-kebijakan strategis yang dibuat oleh pemerintah kabupaten,” ungkap Hidayat.
Dia juga menyebut bahwa usulan hak interpelasi tersebut dibuat untuk meminta keterangan yang jelas dan terperinci dari Penjabat Bupati Purwakarta mengenai tata keuangan Pemkab Purwakarta yang menyebabkan berbagai persoalan, seperti siltap, penundaan pembayaran pihak ketiga, relokasi korban bencana alam, dan masih banyak lagi.
Selain itu, persoalan APBD Purwakarta 2024 juga akan menjadi pertanyaan yang diajukan oleh para wakil rakyat kepada eksekutif.
“Hingga saat ini, kami para anggota dewan belum menerima laporan mengenai parsial APBD 2024. Padahal, dalam anggaran tersebut terdapat banyak kepentingan masyarakat yang harus diakomodir,” kata Hidayat.
Hidayat menegaskan Fraksinya mengajukan kepada rapat paripurna DPRD Purwakarta untuk menyetujui penggunaan hak interpelasi terhadap Penjabat Bupati Purwakarta. Ia juga menyatakan bahwa jumlah pengusul hak interpelasi terus bertambah, dan saat ini sudah ada 20 anggota dewan yang mengusulkan dari hampir semua fraksi yang ada.
Demikian informasi tentang “Ini Alasan Aksi Walk Out Lima Fraksi DPRD Purwakarta di Rapat LKPJ” semoga membantu
Editor: Red
Ikuti saluran Youtube Locusonline
Scan this QR-code!
