LOCUSONLINE, PURWAKARTA – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Purwakarta (GMPPP) menggelar aksi mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta agar segera menuntaskan kasus-kasus korupsi di Kabupaten Purwakarta. Aksi ini didukung oleh sejumlah aktivis dan elemen masyarakat, termasuk Komunitas Peduli Purwakarta (KPP), yang turut serta dalam aksi di halaman Kejaksaan Negeri Purwakarta. Rabu, 8 Mei 2024.
Koordinator KPP, Munawar Kholil, dalam keterangannya menyatakan bahwa tuntutan dalam aksi ini tidak hanya berkaitan dengan pengusutan kasus penyimpangan dana desa dan dugaan gratifikasi. Aksi juga mentut penuntasan kasus korupsi lainnya yang melibatkan oknum pejabat Purwakarta di masa lalu. Contohnya, kasus terkait pembangunan jalan dan jembatan di lingkar barat Purwakarta, Masjid Raya Cilodong atau Tajug Gede, Dana Corporate Social Responsibility (CSR), dan Penghasilan Tetap (Siltap) yang terjadi antara tahun 2008 hingga 2018.
“Beberapa kasus dugaan korupsi bahkan sudah dilaporkan ke KPK. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut atau kejelasan. Misalnya, proyek pembangunan jalan dan jembatan senilai ratusan miliar rupiah di lingkar barat Purwakarta, pembangunan Masjid Raya Cilodong atau Tajug Gede Purwakarta sebesar 38 miliar rupiah,” ungkap Kholil.
Selain kasus pembangunan jalan dan jembatan di Lingkar barat Purwakarta dan Masjid Raya Cilodong (Tajug Gede), Kholil juga menyinggung masalah dana Siltap, hutang kepada sejumlah rumah sakit, dan dana CSR.
“Belum lagi masalah dana Siltap desa selama 4 bulan sebesar 35,8 miliar rupiah, hutang kepada sejumlah rumah sakit di Purwakarta sebesar 35 miliar rupiah, dan dugaan penggelapan dana CSR senilai ratusan miliar rupiah pada periode yang sama, yaitu 2008 hingga 2018,” ucap Kholil.
Koordinator Pergerakan Pemuda Purwakarta (Perdata), Asep Kurniawan yang akrab dipanggil Kang Fafet, meminta Kejaksaan Negeri Purwakarta untuk tidak memilih-milih dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Kabupaten Purwakarta.
“Karena saat ini adalah tahun politik, kita berharap penanganan kasus korupsi tidak digunakan sebagai ajang kampanye hitam oleh pihak-pihak tertentu. Gerakan yang dilakukan sudah baik, namun tampaknya sulit untuk menghindari unsur politisnya,” pungkasnya.
Demikian berita “GMPPP Minta Kejari Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ratusan Milyar Rupiah Dimasa Dedi Mulyadi” semoga membantu.
Pewarta: Laela
Editor: Red
