LOCUSONLINE, BANDUNG BARAT – Sekjen PC FKPPI KBB “Pemkab Bandung Barat Anak Tirikan Petani”. Kegelisahan para petani di Kecamatan Cipatat karena tidak dapat menanam padi di lahan sawah mereka selama bertahun-tahun mendapatkan tanggapan serius dari Aep Safari, Sekretaris Jenderal PC FKPPI Kabupaten Bandung Barat. Selasa, 21 Mei 2024
Menurut Aep, kegelisahan petani tersebut sangat wajar karena pertanian adalah mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Aep mengingatkan bahwa dahulu, saat masih menjadi bagian dari Kabupaten Bandung, petani di Desa Mandalawangi dapat melakukan panen padi hingga 3 kali dalam setahun. Namun, situasinya kini telah berubah drastis.
Hal yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemerintah dapat fokus kembali pada penyediaan fasilitas irigasi yang dapat mengaliri lahan persawahan yang saat ini terbengkalai. Jika lahan petani tidak produktif, tidaklah normal untuk menjadikannya lahan pertanian. Mungkin solusinya adalah dengan mengubah Cipatat menjadi daerah industri yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
“Saat ini, daerah pertanian tidak dioptimalkan. Apakah kita ingin menghancurkannya? Jika masyarakat tidak memiliki daya beli dan pasokan pangan harus didatangkan dari luar dengan harga yang tidak terkendali, dampak sosialnya akan semakin tinggi,” ungkapnya dengan nada geram saat ditemui di Ruang kerjanya.
Aep lebih lanjut menduga bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak serius memberikan perhatian pada sektor pertanian. Menurutnya, jika kita berbicara tentang mata pencaharian yang menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan keterbatasan lahan secara geografis, seharusnya hasil alam persawahan dioptimalkan.
“Ketika pemerintah tidak memberikan perhatian serius terhadap sektor yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian, terutama dalam hal padi sebagai mata pencaharian masyarakat, itu dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap tujuan pemekaran,” ucapnya.
Awalnya, pemerintah fokus pada 45 kecamatan di Kabupaten Bandung yang masih dalam kondisi normal, dengan kehidupan petani yang normal dan ketersediaan air irigasi yang cukup. Namun, setelah terjadi pemekaran yang seharusnya lebih fokus pada peningkatan pembangunan, kita melihat bahwa pembangunan masyarakat petani menjadi kurang diperhatikan.
“Saya berharap tidak ada kata terlambat. Bagaimana sektor yang terkait harus fokus, setidaknya dengan situasi yang terjadi di Kecamatan Cipatat. Banyak lahan persawahan yang terbengkalai karena kurangnya sarana penunjang yang memadai dan tidak ada upaya perbaikan atau peningkatan dari alokasi anggaran pemerintah,” ujarnya.
“Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus melakukan verifikasi lapangan, melihat langsung ke lapangan untuk mempertimbangkan langkah apa yang harus diambil selanjutnya,” tambahnya.
Demikian berita dengan judul “Sekjen PC FKPPI KBB “Pemkab Bandung Barat Anak Tirikan Petani””. Ikuti terus berita lainnya di locusonline.co
Pewarta: Kamil
Editor: Red
