Menurut undang-undang tersebut, pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diberikan sebagai imbalan atau penghargaan atas tindakan atau pengabaian yang dilakukan dalam jabatannya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya dianggap sebagai tindak pidana korupsi.
Hal ini bertujuan untuk melindungi integritas dan independensi pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya.
Tindakan memberikan hadiah atau janji sebagai imbalan atau penghargaan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Sanksi pidana tersebut dapat berupa hukuman penjara dan denda, serta sanksi tambahan seperti pencabutan hak-hak politik dan sanksi administratif lainnya.
“Tujuan hukum ini adalah untuk mencegah dan memberantas tindak korupsi serta menjaga integritas dan profesionalisme pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam menjalankan tugas publik mereka,” pungkasnya.
Demikian berita dengan judul “Tim Penyidik Kejati Jabar Geledah Pemkab Karawang Sita Dokumen dan Barang Bukti Lainnya”. Ikuti berita lainnya di locusonline.co
Pewart: Red01
Editor: Red
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
