Encang menambahkan, kekurangan volume itu dilihat dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdapat sisa lebih anggaran pembiayaan atau Silpa, namun tidak dilaporkan. “Seharusnya sisa anggaran ini dilaporkan secara transparan,” ujarnya.
Untuk itu, ucap Encang, masyarakat berharap pimpinan Kejari Garut agar memeriksa pengelolaan keuangan Desa Pakenjeng Kecamatan Pamulihan TA 2022-2023. “Kami berharap ada langkah hukum dan penindakan, agar semua terbuka secara terang benerang,” pungkasnya.
Kepala Desa Pakenjeng Siap Bertanggung Jawab
Sementara itu, saat dihubungi melalui sambungan Whats Appnya, Kades Pakenjeng, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut, Saddam Sanjaya mengatakan, terkait dengan pelaporan yang dilakukan warganya kepada Kejari Garut, hal itu merupakan hak setiap warga negara dalam rangka mengawasi dan melaporkan jika ada tindak Tipikor. “Kami sangat menghargai pelaporan itu,” katanya, Selasa (28/05/2024).
Menurut Saddam, pihak Pemerintahan Desa Pakenjeng siap mempertanggungjawabkan setiap tugas yang mereka emban. Sedangkan laporan kegiatan di wilayah hukumnya telah dilaporkan ke tingkat kecamatan dan kabupaten setiap tahunnya.
“Alhamdulillah monitoring dan kecamatan dan kabupaten selalu dilaksanakan dan pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan 100 persen,” ungkapnya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
