Pada kasus dugaan korupsi Joging Track ini, Asep menyebutkan awal kerugian ditemukan bukan berdasarkan pemeriksaan APIP atau BPK, tetapi adanya pengaduan masyarakat. Lalu diperiksa secara investigatif/investigasi/audit khusus/audit tujuan tertentu.
“Perlu cermat dalam mencermati maksud frase pasal 7 perjanjian kerjasama tersebut, kami sebagai pelapor dapat mempertanggungjawabkan bahwa pada proses lelang, pengerjaan sampai dengan penerimaan hasil pekerjaan ada perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah, kami membayar jasa tenaga ahli dalam melakukan perhitungan itu, tidak sembarangan” sebut Asep.
Saat ini, oknum-oknum yang tersangkut pada dugaan korupsi joging track, Asep menyebutkan, mereka sedang ongkang-ongkang kaki, karena Kejaksaan Negeri Garut diduga diintervensi oleh oknum Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan petinggi Jaksa.
Asep menyinggung, sekarang sedang ramai lagi kasus pembunuhan vina yang sudah 8 tahun tenggelam, bahkan Pegi alias Perong telah ditetapkan tersangka oleh Polisi. Berkaca dari kasus itu, Asep berpandangan hukum yang berlaku saat ini adalah viral, bukan hukum positif yang dipelajari dikampus-kampus, istilahnya sering banyak yang menyebut no viral no justice, saya sangat sedih dan sakit sebagai orang hukum tetapi ilmu hukum bisa kalah oleh viral.
“dalam waktu dekat, kami akan menggugat Kejaksaan Negeri Garut, jangan sampai para pengamat dikota besar dalam menyampaikan komentarnya seperti dimedia menganggap mudah, contohnya penasihat Polri pada acara-acara TV selalu bilang penyidik profesional, coba anda turun kedaerah dan sentuh rakyat biasa” ujarnya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
