Dumas yang disampaikannya, katanya telah cukup lama, namun dirinya belum pernah dimintai keterangan atau diwawancara oleh Jaksa.
“Biasanya kan pelapor itu diundang dulu untuk dimintai wawancara atau keterangan oleh Jaksa. Nah ini, saya sebagai pelapor belum pernah diundang, aneh saja,” cetusnya.
Selain itu, lanjut Asep, dalam penanganan dugaan tipikor Joging Track ini, dirinya menduga ada oknum petinggi Jaksa yang melakukan intervensi ke Jaksa di Kejari Garut agar penanganan kasus ini tidak ditindaklanjuti.
Saat ditanya oknum jaksa tersebut, Asep enggan menyebutkan nama. Menurutnya, nanti juga masyarakat mungkin akan tahu, karena oknum itu pernah ada (bertugas) di Kejaksaan Negeri Garut.
“Kalau siapa nama oknum petinggi Jaksa itu, gak bisa saya sebutkan, kita menerapkan asas praduga tak bersalah juga, sama seperti Jaksa. Intinya oknum itu pernah bertugas di Kejaksaan Negeri Garut. Kami sebagai masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan korupsi akan terus melawan sampai kapan pun. Bahkan tidak lama lagi, kami akan gugat Kejaksaan, mulai dari Jaksa Agung, Kejati Jabar dan Kejari Garut,” kata Asep.
Dia menjelaskan, dalam Peraturan Jaksa Agung yang menjadi SOP itu, diatur jangka waktu penyelidikan. Pada kasus Joging Track jangka waktunya sudah lewat, sehingga Kepala Kejaksaan Negeri Garut harus menerbitkan putusan, apakah kasus ini dilanjutkan atau dihentikan atau tidak layak agar masyarakat dan pelapor mendapat kepastian hukum.
“Kalau dibenarkan Jaksa melanggar SOP, kami minta pernyataan resmi dari kejaksaan, jangan nyuruh orang lain atau masyarakat harus taat hukum, tapi penegak hukumnya (oknum jaksa) tidak mentaati aturan. Kan tidak memberikan contoh yang baik,” tegasnya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
