Di sisi lain, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat, Mochamad Ridwan Evi, membantah kabar bahwa D.I Pasirangin belum pernah dilakukan pengerukan sejak Bandung Induk.
“Sebenarnya, saya pernah melakukan pengerukan pada tahun 2018. Saya, sebagai Kabid Binamarga, pernah melakukan pengerukan D.I Pasirangin,” jelasnya.
Ridwan menjelaskan bahwa sedimentasi terjadi setiap bulan. PUTR bertanggung jawab atas aspek teknis, sementara pengerukan merupakan tugas P3.
“Setiap bulan terjadi sedimentasi. Tugas kami adalah mengelola D.I dari sisi teknis. Sedangkan pengerukan sedimentasi merupakan tugas P3A. Sedimentasi adalah masalah yang harus diperhatikan, dan itulah mengapa kami membentuk P3A. Petani biasanya membayar iuran kepada desa melalui P3A untuk perawatan,” paparnya.
Ridwan juga menyebut bahwa terdapat dua D.I di Kecamatan Cipatat yang membutuhkan normalisasi irigasi, yaitu D.I Pasirangin dan D.I Rajamandala. Namun, dia belum mengetahui secara pasti status D.I Rajamandala.
“D.I Pasirangin berada dalam lingkup wewenang kami. Mengenai D.I Rajamandala, saya perlu melihat data lebih lanjut karena sebagian besar D.I di wilayah tersebut berada di bawah Provinsi,” jelas Ridwan.
Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang membangun Kisdam di wilayah D.I Pasirangin untuk mengatasi masalah pondasi.
“Kami sedang membangun struktur di ujung sana. Kami membangun pondasi agar tidak tergenang air. Pembangunan struktur D.I harus dilakukan dengan benar agar tidak terganggu oleh air. Oleh karena itu, kami fokus pada pembangunan struktur saluran irigasi,” terangnya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
