Asep Apdar menambahkan apabila kliennya benar sudah melakukan intimidasi melalui preman bayaran sesuai yang dituduhkan maka silahkan tinggal buat laporan apabila memiliki cukup bukti jangan koar-koar menyuruh agar APH turun tangan tapi tidak di dasari pelaporan dan alat bukti yang cukup.
“Kalau memang benar Klien kami melakukan intimidasi melalui preman bayaran sesuai dengan yang dituduhkan dan memiliki cukup alat bukti maka silahkan buat laporan jangan berkoar menyuruh APH turun tangan tetapi tidak didasari pelaporan,” tambah Asep Apdar selaku kuasa hukum Desa Mekarsari.
Asep Apdar menegaskan bahwa jika ada bukti yang cukup bahwa Kepala Desa dan Sekretaris Desa memang terlibat dalam intimidasi menggunakan preman bayaran, maka pihak yang bersangkutan dianjurkan untuk membuat laporan resmi berdasarkan bukti-bukti yang kuat.
“Merespons isu tanpa dasar yang jelas dan bukti yang cukup tidak hanya membingungkan, tetapi juga dapat merusak reputasi pihak-pihak yang dituduh tanpa alasan yang kuat,” pungkasnya.
Pewarta: BS
Editor: Red
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
