“SP3 yang dikeluarkan oleh Kejari Garut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami menilai ada kejanggalan sehingga kami sampaikan permohonan Praperadilan ke PN Garut. Hari ini insya Allah akan saya hadirkan dua orang saksi,” katanya.
Asep berharap, dugaan tindak pidana korupsi itu harus diproses secara profesional, sehingga bisa menimbulkan efek jera kepada para pelakunya.
“Masa yang terduga korupsi tidak sampai disidangkan. Padahal perbuatan tercela ini bisa merugikan semua elemen masyarakat, bangsa dan negara. Tapi, masyarakat yang berselisih dan sudah berdamai harus dipenjara sampai 6 bulan lamanya. Kan ngaco,” pungkas Asep Muhidin.
Sementara itu, pegiat anti korupsi sekaligus tokoh masyarakat Garut yang sejak lama mengikuti proses hukum dugaan korupsi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir), dana BOP dan Reses DPRD Garut, merasa heran dengan terbitnya SP3.
“Saya juga merasa heran kok terbit SP3. Sejak pertama kali masyarakat mengajukan audensi terkait dugaan korupsi Pokir dan diterima Kajari Pak Azwar sekitar tahun 2020 lalu, saya ikut hadir. Sampai saat ini saya terus mengikuti perkembangannya,” ujar Ketua Garut Governance Watch (GGW), Agus Sugandhi saat ditemui di rumahnya.
Senada dengan Asep Muhidin, Agus Sugandhi menegaskan, dugaan tipikor yang sudah sampai pada tahapan penyidikan ini menjadi perhatian publik. Karena, korupsi merupakan Extra Ordinari Crime dan kerugiannya berdampak luas.
“Korupsi itu kejahatan luar biasa. Sehingga ketika Kejari Garut melakukan penyelidikan sampai menaikan statusnya ke tingkat penyidikan kami sebagai masyarakat sangat antusias. Karena tidak mungkin sampai naik ke penyidikan kalau tidak ada alat bukti yang cukup,” katanya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
