LOCUSONLINE.CO, GARUT – Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan Terbitnya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) Kasus dugaan korupsi dana Biaya Operasional Pimpinan (BOP) dan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, Asep Muhidin, SH., MH mengundang sejumlah media di Kabupaten Garut, ke kantornya, Perum Praja Graha Indah No. 1, Jl. Cipanas, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jumat (09/08/2024).
Kepada media Asep Muhidin menegaskan, pihaknya merasa kecewa dan aneh dengan berbagai jawaban penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Garut yang melakukan proses penanganan perkara dugaan korupsi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019. Pasalnya, berdasarkan fakta-fakta di persidangan Kejari Garut banyak melakukan dugaan pelanggaran.
“Kami sebagai pemohon melihat langsung dan menilai, apa yang dilakukan pihak Kejari Garut dalam penanganan dugaan Tipikor di DPRD Garut tidak sesuai dengan Perja (Peraturan Jaksa Agung) RI No. Perja-039/A/JA/10/2010. Selain itu, kami juga menilai bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tidak sesuai dengan KUHAP,” ujar Asep Muhidin.
Sebagai masyarakat Garut yang dikenal rajin menjalani proses Praperadilan, Asep Muhidin bahkan dengan terang-terangan Kejari Garut diduga kuat sudah membuat informasi menyesatkan atau berita Hoaks.
“Jadi begini kawan-kawan media yang saya hormati. Selama ini kita sudah tahu bahwa Kejari Garut melalui Kepala Kejaksaan Negeri Garut terdahulu yakni Dr. Neva Sari Susanti sudah melakukan penyitaan ke Gedung DPRD Kabupaten Garut sekitar 08 Agustus 2023. Kala itu, penggeledahan langsung dipimpin Kepala Seksie Pidana Khusus yakni Yosef,” ujar Asep Muhidin.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
