Dugaan Korupsi Reses dan BOP DPRD Garut Tahun 2014-2019

“Lalu, selama ini. Tepatnya sejak apa yang dilakukan Kejari Garut selama melakukan penyelidikan, penyidikan bahkan sampai dengan diterbitkannya SP3 sekitar Desember 2023 kalau mencari rumah makan saja tidak mampu,” jelasnya.

Asep Muhidin menegaskan, seharusnya pihak Kejari Garut tidak perlu gengsi untuk mengakui bahwa mereka tidak mampu mengungkap dugaan Tipikor di tubuh DPRD Garut. Kejari Garut bisa meminta bantuan kepada masyarakat agar kasus ini terang benerang dan bukannya malah menerbitkan SP3, sehingga ada masyarakat yang mengajukan permohonan Praperadilan ke PN Garut.

“Pak Hakim Sandi juga sempat bertanya kepada saksi penyidik Kejari Garut, apakah Kejari bisa meminta bantuan kepada pihak lain yakni masyarakat, kalau penyidik tidak bisa menemukan bukti-bukti yang dibutuhkan. Karena saksi penyidik mengaku bahwa bantuan dari siapapun akan diterima selama bisa membantu proses penegakan hukum dan membuka tabir yang sedang dipersoalkan, maka Hakim menyampaikan persoalan Dana BOP dan Reses DPRD Garut seharusnya tidak sampai ke persidangan. Saat itu saya menyampaikan bahwa selama ini tidak ada informasi dari penyidik terkait bantuan dari masyarakat,” katanya.

Masih menurut Asep Muhidin, Kejari Garut harus mempedomani setiap aturan hukum yang berlaku, termasuk Peraturan Jaksa Agung. Dengan demikian, proses penegakan hukum bisa berjalan sempurna serta tidak membuat gaduh di masyarakat.

“Peraturan Jaksa Agung Pasal 5 sudah mengatur proses jangka waktu penyelidikan dan di Pasal 19 jangka waktu pelaporan penyidikan. Nah dalam hal ini, kami merasa heran dengan waktu proses hukum penanganan dugaan korupsi di DPRD Garut Tahun 2014-2019 sampai dengan 5 tahun, namun hasilnya tidak bisa menemukan alat bukti yang cukup. Bahkan, pihak Kejari Garut tidak bisa menemukan rumah makan yang disebut anggota dewan sering digunakan untuk menyediakan jasa makan minum selama kegiatan reses, kan aneh,” ungkapnya.