Asep menegaskan, bukan tidak boleh ada bangunan pabrik, tapi jangan memperkosa aturan untuk mengikuti keinginan oknum pengusaha. Pabrik memang mengurangi pengangguran tapi hukum jangan dibuat dan diberlakukan kepada rakyat biasa.
“Saya menduga oknum pejabat Pemkab Garut menerima duit untuk menerbitkan izin pada sekitar 2,3 hektar yang merupakan lahan pertanian yang tidak diperbolehkan alih fungsi,” ungkap Asep Apdar.
Menurutnya, bangunan yang berada di lahan yang tidak boleh dialihfungsikan diantaranya bangunan Factory, Were Hause, Electric Room, bangunan TPS B3, RMCC Building dan lain sebagainya.
“Lalu kenapa Pemkab Garut bisa menerbitkan rekomendasi dan izinnya? Kalau oknum pejabatnya tidak dikasih duit, mana mungkin izin bisa terbit jika tak ada uang masuk ke kantong sang pejabat,” duga Asep Apdar.
Asep juga menyebutkan kasus ini tengah ditangani Polres Garut. Sebagai pelapor Asep Apdar meminta agar oknum PT. Pratama Abadi Industri dan oknum pejabat yang menerbitkan rekomendasi dan izin untuk bangunan yang masuk kedalam LP2B dan LSD ditangkap untuk dimintakan pertanggungjawabannya dalam jeruji besi.
“Jelas pada Pasal 72 ayat (1), ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU LP2B) yang menyebutkan (1). Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan ayat (3). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan,” tegas Asep Apdar.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
