Jadi, kata Asep, pejabatnya itu ditambah satu pertiga dari pidana yang diancamkan, bukan dimaafkan. Asep juga meminta dan mendorong Polres Garut segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.
“Tidak bisa dibiarkan. Perbuatan oknum pejabat yang tidak patut dicontoh, karena saya yakin oknum pejabatnya menerima duit agar rekomendasi dan izinnya terbit,” jelasnya.
“Bila dalam waktu dekat ini masih tidak ada kejelasan, maka saya akan mengambil langkah hukum tegas menggugat Kapolda Jabar sebagai penerima laporan pertama, Polres Garut yang melakukan pemeriksaan dan Pemkab serta PT. Pratama Abadi Industri” tutupnya.
Locus Online telah meminta tanggapan kepada pihak PT. Pratama Abadi Industri melalui Aceng Nasir, namun menurutnya agar menghubungi pengacara perusahaan Budi Rahadian. Setelah dihubungi melalui sambungan whatsapp pengacara PT. Pratama Abadi Industri sampai berita ini kembali terbit tidak memberikan tanggapan.
Pewarta: Asep Ahmad
Editor: Red
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
