LOCUSONLINE, GARUT – Sekda Garut Desak Optimalisasi Penyerapan Pupuk Subsidi; Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menekankan pentingnya peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam menjaga kebutuhan petani terkait pupuk dan pestisida. Ia juga menyoroti berbagai permasalahan yang dihadapi petani, seperti ketidakstabilan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk dan distribusi pupuk yang kurang optimal.
“Kita perlu menyelesaikan masalah ini, seperti ketidakpatuhan terhadap HET pupuk dan distribusi pupuk yang kurang optimal. Padahal stok pupuk subsidi masih tersedia,” ujar Nurdin Yana usai membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema Optimalisasi Peran dan Fungsi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), di Aula Kantor Disperta, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, pada Rabu (4/9/2024).
Nurdin mengungkapkan bahwa rendahnya penyerapan pupuk bersubsidi bahkan telah mendapat peringatan dari pemerintah pusat. Ia meminta jajaran pertanian untuk segera menyelesaikan masalah ini agar tidak berdampak negatif pada citra Kabupaten Garut.
“Jika pupuk tidak terserap, kuota pupuk bersubsidi untuk Garut bisa berkurang. Disperta harus mengecek kendala yang menyebabkan penyerapan pupuk tidak optimal, termasuk mekanisme penebusan yang berbelit-belit,” tegas Nurdin.
Nurdin juga menjelaskan bahwa regulasi baru terkait KP3 mengharuskan restrukturisasi, termasuk memasukkan unsur saber pungli untuk penegakan mekanisme dan ketetapan yang ada. Inspektorat, Satpol PP, kepolisian, dan kejaksaan akan dilibatkan dalam struktur KP3 yang baru ini.
Kepala Disperta Kabupaten Garut, Haeruman, mengakui bahwa masalah pupuk dan pestisida selama ini menjadi tanggung jawab utama Disperta Garut. Ia juga mengungkapkan bahwa masih ada ratusan ton pupuk subsidi yang tertahan di gudang dan meminta kelompok tani untuk segera menebus pupuk tersebut.
“Kami sudah bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia selama dua hari di 6 kecamatan, dan berhasil menebus lebih dari 150 ton pupuk,” kata Haeruman. Ia mengakui bahwa petani menghadapi kendala akibat pergeseran musim tanam.
Haeruman juga menjelaskan bahwa salah satu kendala utama adalah belum bermigrasinya Kartu Tani ke sistem ePuber (Pupuk Bersubsidi) yang menggunakan KTP, akibat keterbatasan petugas lapangan.
“Saat ini kita masih menggunakan dua sistem, Kartu Tani dan KTP, sementara PT Pupuk Indonesia dan distributor menginginkan penebusan hanya melalui ePuber atau KTP,” jelas Haeruman. Ia menyebutkan bahwa terdapat sekitar 280 ribu Kartu Tani yang perlu dimigrasikan ke KTP atau ePuber.
Haeruman berharap pertemuan ini dapat menghasilkan solusi dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan (SK) baru mengenai struktur KP3.
Pewarta: Suradi
Editor: Red
Ikuti saluran Youtube Locusonline
Scan this QR-code!
