LOCUSONLINE, GARUT – Integritas Bawaslu Kabupaten Garut dipertanyakan seorang warga pemerhati kebijakan publik, setelah dugaan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi pidana oleh Ketua KPU Garut, Dian Hasanudin, dibiarkan. Dian Hasanudin diduga telah menandatangani surat atau pengumuman sebelum dilantik dan ditetapkan sebagai Ketua KPU Garut.
Menurut Asep (Seorang pemerhati kebijakan publik) mengungkapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU RI Nomor 153-181 Tahun 2024, Ketua KPU Garut (komisioner) dilantik pada Sabtu, 3 Februari 2024.
“Namun nehnya Dian Hasanudin bisa menandatangani sebuah pengumuman KPU Garut pada tahun 2023,” ungkap Asep.
Lebih lanjut Asep menjelaskan, KPU RI menerbitkan Peraturan KPU nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (PKPU 2 tahun 2024). Pada Pasal 5 mengatur pelaksanaan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. Lalu Pasal 8 menyebutkan pedoman teknis mengenai tahapan dan jadwal pemilihan ditetapkan oleh, b. KPU Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil, dengan berpedoman pada peraturan komisi ini.
“Sederhananya ketua KPU Garut Dian Hasanudin bisa-bisanya menerbitkan pengumuman tanggal 5 Mei tahun 2023, sementara dia baru dilantik itu Februari 2024!, ada apa sebenarnya?” tutur Asep.
Meskipun Bawaslu telah mengetahui dan diakui kekeliruan oleh Ketua KPU Dian Hasanudin, mengapa tidak dilakukan tindakan hukum? Integritas Bawaslu Kabupaten Garut dipertanyakan? Jika semua produk didasari dengan surat atau produk yang keliru, apakah akan dianggap benar? Bawaslu seolah tidak berani bertindak karena istilahnya “tau sama tau”.
