LOCUSONLINE, GARUT – Asep Muhidin, S.H, M.H, seorang pemerhati kebijakan publik soroti debat publik kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024, menurutnya debat calon kepala daerah, seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan calon pemimpinnya.
“Sayangnya, format debat yang ada saat ini cenderung hanya menjadi adu argumen antar calon, tanpa ruang yang cukup bagi masyarakat untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban yang konkret,” keluhnya.
Asep mengakui, memang KPU terikat dengan Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024, namun perlu diingat bahwa calon pemimpin ini akan memimpin rakyat selama 5 tahun ke depan, bukan KPU. Oleh karena itu, format debat perlu diubah agar lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Saya mendorong KPU untuk menyelenggarakan debat publik terbuka yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bertanya kepada calon pemimpinnya. Lebih ideal lagi jika debat publik ini dilaksanakan di kampus-kampus atau universitas, agar calon pemimpin dapat diuji secara langsung oleh para mahasiswa,” ungkap Asep Muhidin.
Asep juga mengatakan dalam debat publik, serangan terhadap rekam jejak calon pemimpin merupakan hal yang wajar, namun pertanyaan tersebut seringkali bersifat sentimen dan tidak mendalam.
“Debat harusnya lebih fokus pada visi misi dan solusi konkret yang akan dilakukan oleh calon pemimpin untuk memajukan daerah,” tegasnya.
Asep pun mengungkapkan Publik sudah cukup pintar dengan pemaparan visi misi pasangan kepala daerah, tetapi jarang ada yang menjelaskan tindakan nyata yang akan dilaksanakan setelah terpilih. Kebanyakan hanya pemanis saja. Debat publik haruslah menjadi wadah untuk mengungkap solusi konkret dan memperjelas bagaimana calon pemimpin akan menjalankan visi misinya secara nyata.
