[Locusonline.co] Garut — Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan akselerasi capaian kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Garut secara resmi melantik dan menetapkan 65 orang pejabat fungsional kesehatan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas (UPTD Puskesmas). Prosesi yang digelar di Aula Kantor DPPKBPPPA, Jumat (30/1), ini menegaskan komitmen untuk memperkuat layanan primer dengan sumber daya manusia yang tepat.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, dalam arahannya menekankan bahwa penetapan ini adalah langkah strategis untuk mencapai target indikator kesehatan, termasuk penanganan masalah gizi. "Kami memberikan penekanan pada daerah-daerah yang dianggap memiliki jumlah penduduk ekstrem yang banyak, baik jumlahnya atau proposinya. Sehingga diharapkan agar lebih tepat sasaran oleh masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.
Pembaruan dan Rotasi untuk Peningkatan Kinerja
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut, Kristanti Wahyuni, menjelaskan bahwa proses penetapan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2024. Dari total 67 posisi Kapus, komposisi penetapan kali ini menunjukkan dinamika untuk mengoptimalkan kinerja:
| Kategori Penugasan | Jumlah Pejabat |
|---|---|
| Tetap di jabatan lama | 25 orang |
| Mengalami rotasi | 30 orang |
| Mendapat promosi | 10 orang |
| Total yang dilantik | 65 orang |
| Posisi kosong | 2 orang |
Pergantian ini, sebagaimana dijelaskan Kristanti, didasarkan pada penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi. Ia juga menguraikan tugas berat yang menanti para Kapus baru, mulai dari penyusunan program, pengelolaan klaster, koordinasi jejaring pelayanan primer, hingga pengelolaan data dan informasi kesehatan.
Dua Fokus Utama: Disiplin ASN dan Pengendalian Penduduk
Dalam arahan tegasnya, Bupati Abdusy meminta para Kapus untuk segera "tancap gas", mengingat bulan Februari penuh dengan tenggat administrasi. Ia menekankan agar tidak ada jeda dalam pelayanan maupun pelaporan kepada masyarakat.
Di luar tugas medis konvensional, Bupati mengungkapkan rencana kerja sama strategis dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Tujuannya adalah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Garut yang dinilai lebih tinggi dibandingkan kabupaten lain di Jawa Barat.
"Jadi kita akan mencoba mengurangi itu dengan memperkuat melalui program Keluarga Berencana (KB)," tandas Bupati.
