Namun, risiko penyalahgunaan kewenangan dan kurang efisiensi sumber daya harus diwaspadai.
Peran Penting Presiden
Kepemimpinan Presiden menjadi kunci utama dalam menentukan arah sistem hukum dan keadilan di Indonesia.
– Menghilangkan Politisasi Hukum: Presiden harus memastikan sistem hukum tidak lagi menjadi alat politik dan menciptakan sistem hukum yang benar-benar berpihak pada rakyat.
– Menegakkan Supremasi Hukum: Presiden harus tegas dalam menegakkan supremasi hukum dan memastikan semua pihak, termasuk dirinya sendiri, tunduk pada hukum.
– Membangun Kepercayaan Publik: Presiden harus membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum melalui transparansi, akuntabilitas, dan independensi lembaga hukum.
Agenda Utama Reformasi Hukum
– Modernisasi sistem hukum: Memperbarui sistem hukum agar lebih efektif, efisien, dan adil.
– Peningkatan kapabilitas institusi: Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas lembaga hukum.
– Tata regulasi yang baik: Membuat peraturan yang jelas, adil, dan mudah dipahami.
– Sinergi antar-institusi: Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar-lembaga hukum.
– Akuntabilitas publik: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga hukum kepada publik.
Masyarakat berharap sistem hukum Indonesia benar-benar independen, adil, pasti, dan bermanfaat bagi semua. Sistem penegakan hukum dan peradilan yang kredibel dan berkepastian menjadi kunci pembangunan nasional dan pendukung stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di segala bidang.***(Dr. I Wayan Sudirta, S.H, M.H., Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan)
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
