“Paslon nomor 3 memaparkan program Visi/Misi yang realistis, nomor urut 2 bagaimana merealisasikan janji ke masyarakat terkait “Pembebasan Tunggakan BPJS Kesehatan Masyarakat” Menjadi pertanyaannya.
Apakah metode landasan, indikator sumber dana Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta baik melalui APBD dan PAD dalam mewujudkan janji politiknya? sementara Pemerintah Pusat dalam hal ini Negara Republik Indonesia belum sanggup? atau terkait Perda dalam Investasi PMA Atau PMD untuk mengatasi kebutuhan tenaga kerja dengan 70% wajib mengakomondir Pekerja lokal? Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya bersama DPRD Kabupaten Purwakarta tidak mampu dan gagal masukan clausal “statemen 70% wajib pekerja lokal,” ucapnya.
Paslon 01 pengejawantahan program terdahulu copy paste “Purwakarta Istimewa” dari sisi mana ke Istimewaan Purwakarta? Terkait kelas Industri yang menyebutkan brand “HINO” sebagai produsen kendaraan Truck kelas Dunia, sementara pemerintahan Kabinet Prabowo Gibran Rakabuming Raka, menekankan Product Dalam Negeri hasil Karya Anak bangsa yang harus kita banggakan, walaupun sedikit lebih mahal,” paparnya.
“Tentu kami mendukung Kabinet Prabowo- Gibran Rakabuming Raka, yang menekankan Product dalam negeri hasil karya Anak bangsa yang harus kita banggakan, walaupun sedikit lebih mahal untuk kebanggaan dan kedaulatan bangsa lebih baik product sendiri. Itulah Bangsa Mandiri dan Berdaulat sesungguhnya, hal tersebut di atas jelas bertentangan dengan program Pemerintah Pusat,” ungkapnya.
Ade katakan, Paslon 04 terkait penciptaan Lapangan Pekerjaan untuk menciptakan cluster-cluster industri dan pabrikasi di desa-desa, pengambil alihan pekerjaan pabrik besar apakah mungkin? Terkait Magang sambil Kuliah apakah tidak paham tentang Jam Kerja, ” jelasnya.
