LOCUSONLINE, GARUT – Babak baru kasus dugaan korupsi biaya operasional pimpinan (BOP) Pimpinan DPRD Garut dan kegiatan Reses tercipta setelah Gerakan Literasi Masyarakat Perjuangkan Keadilan (GLMPK) mendaftarkan Permohonan Praperadilan melawan Kejari Garut di Pengadilan Negeri Garut.
“Kami telah sepakat dan menunjuk tim hukum untuk mendaftarkan permohonan Praperadilan terkait penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi kegiatan Reses dan dana BOP Pimpinan DPRD Garut oleh Kejaksaan Negeri Garut bernomor: PRINT-1971/M.2.15/Fd.2/12/2023 tanggal 22 Desember 2023,” sebut Ketua GLMPK, Bakti Safa’at di Sekretariat GLMPK, Sabtu, 11/1/2025.
Bakti menjelaskan bahwa konsen GLMPK adalah tahapan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Garut yang tidak menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman penyidik kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai jaksa.
“Rekan-rekan penyidik dari Kejaksaan tidak menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang wajib ditaati oleh jaksa yang melakukan penyelidikan. Jika aturan internal mereka sendiri dilanggar, lalu apakah produk hukumnya dianggap benar? Tentu ini butuh jawaban dari Kejaksaan Negeri Garut: apakah SOP wajib dilaksanakan dan menjadi pedoman, atau dapat dikesampingkan? Jika dapat dikesampingkan, maka alasan hukumnya apa?” jelasnya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
Bergabunglah dengan Tim Jurnalis Kami!
Apakah kamu memiliki passion dalam menulis dan melaporkan berita? Inilah kesempatan emas untuk bergabung dengan situs berita terkemuka kami! Locusonline mencari wartawan berbakat yang siap untuk mengeksplorasi, melaporkan, dan menyampaikan berita terkini dengan akurat dan menarik.🔗 Tunggu apa lagi!
Daftar sekarang dan jadilah bagian dari tim kami!
