Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi BOP Pimpinan DPRD Garut

LOCUSONLINE, GARUT – Babak baru kasus dugaan korupsi biaya operasional pimpinan (BOP) Pimpinan DPRD Garut dan kegiatan Reses tercipta setelah Gerbang Literasi Masyarakat Perjuangkan Keadilan (GLMPK) mendaftarkan Permohonan Praperadilan melawan Kejari Garut di Pengadilan Negeri Garut.

“Kami telah sepakat dan menunjuk tim hukum untuk mendaftarkan permohonan Praperadilan terkait penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi kegiatan Reses dan dana BOP Pimpinan DPRD Garut oleh Kejaksaan Negeri Garut bernomor: PRINT-1971/M.2.15/Fd.2/12/2023 tanggal 22 Desember 2023,” sebut Ketua GLMPK, Bakti Safa’at di Sekretariat GLMPK, Sabtu, 11/1/2025.

Bakti menjelaskan bahwa konsen GLMPK adalah tahapan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Garut yang tidak menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman penyidik kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai jaksa.

“Rekan-rekan penyidik dari Kejaksaan tidak menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang wajib ditaati oleh jaksa yang melakukan penyelidikan. Jika aturan internal mereka sendiri dilanggar, lalu apakah produk hukumnya dianggap benar? Tentu ini butuh jawaban dari Kejaksaan Negeri Garut: apakah SOP wajib dilaksanakan dan menjadi pedoman, atau dapat dikesampingkan? Jika dapat dikesampingkan, maka alasan hukumnya apa?” jelasnya.

Selain itu, kata Bakti, terdapat dua pernyataan berbeda dari Lembaga Kejaksaan mengenai potensi kerugian keuangan negara.

“Terdapat dua pernyataan berbeda dari Lembaga Kejaksaan. Pertama, disebutkan Kepala Kejaksaan bahwa potensi kerugian dari dugaan korupsi dana BOP dan Reses DPRD Garut tahun 2014-2019 adalah Rp. 1,2 Milyar. Sementara menurut Jaksa penyelidiknya, kerugian menurut perhitungan internalnya untuk dana BOP Pimpinan DPRD adalah Rp. 40 milyar dan Pokir Rp. 140 Milyar, sehingga apabila ditotalkan kerugian menurut penyidik Kejaksaan mencapai Rp. 180 Milyar,” ungkap Ketua GLMPK.