Pemerintah Provinsi Jabar, Bank Jabar Banten (Bjb) dan Pemerintah Kabupaten Garut serta Dewan Pengawas tentu memiliki tugas pokok dan fungsi yang paling penting terhadap pelaksanaan BIJ Garut sebagai perusahaan perbankan.
“Banyak nasabah menjadi korban, kerugian negara sangat tinggi dan LHP BPK menyatakan berdasarkan Z-score < 1,23 hal tersebut mengindikasikan kelangsungan usaha dalam “prediksi pailit”. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kondisi BIJ Garut ada suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya,” tegas Rofi.
Rofi pun menyinggung soal dugaan keterlibatan oknum Anggota DPRD Garut yang menerima dana suap dari oknum BIJ Garut, sehingga untuk menutupi kasus ini, sejumlah oknum DPRD membuat sebuah gerakan yang bisa mengaburkan kasus yang paling menyedot perhatian publik di tahun 2024.
“Seharusnya DPRD Garut menyikapi serius tentang dugaan kejahatan di lingkungan BIJ Garut. Selesaikan dahulu persoalan satu persatu, agar bisa diselesaikan dengan baik dan jangan tampak terlihat mencari kambing hitam pada kasus lain yang belum ada buktinya,” katanya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
