LOCUSONLINE, LAMPUNG SELATAN – Puluhan warga Desa Baktirasa Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan mengadakan aksi unjuk rasa damai di Depan kantor Desa Baktirasa menuntut agar Kepala Desa Sarna untuk mempertanggung jawabkan anggaran APBDes tahun 2023 hingga 2024 dan para pengunjuk rasa juga menuntut kepala Desa Sarna agar turun dari jabatannya.
Masyarakat yang melakukan unjuk rasa damai ini dikawal oleh satuan Sabhara Polres Lampung Selatan, Sat Serse Polres Lampung Selatan, gabungan Polsek Sragi, Polsek Palas, anggota Babinsa Koramil 0421-08 Palas, Camat Kecamatan Sragi serta Sekcam Kecamatan Sragi.
Jajang Suprayatna, selaku Koordinator Lapangan (Korlap) dalam aksi unjuk rasa ini menjelaskan kepada awak media bahwa Kepala Desa Baktirasa Sarna dalam kepemimpinannya tidak transparan, terutama menyangkut anggaran APBDes 2023 dan APBDes 2024, banyak dana desa yang dilaporkan dalam pertanggungjawaban untuk anggaran 2024 adalah fiktif.
“Laporan pembangunan gedung aula balai Desa yang selalu ada dalam APBDes setiap tahunnya, sedangkan pembangunan gedung Aula ini dibangun pada tahun 2021 sampai 2022, kemudian program-program ketahanan pangan berupa kambing tidak diteruskan kepada warga, melainkan disalurkan hanya untuk keluarganya, selain itu juga program bedah rumah juga diberikan hanya untuk keluarganya,” ungkap Jajang.
Dia menambahkan bahwa kami warga masyarakat Desa Baktirasa meminta pihak Kejaksaan dan pihak Kepolisian dan inspektorat agar mengusut tuntas anggaran dana Desa ratusan juta rupiah yang diduga telah dikorupsi Kepala Desa Sarna.
“Untuk hal ini kami akan mengawal sampai tuntas dan kami masyarakat Desa Baktirasa telah mengajukan surat ke Dinas PMD Kabupaten Lampung Selatan untuk memberhentikan Kades Sarna sebagai Kepala Desa dan mempertanggung jawabkan semua yang telah dia lakukan.” jelas jajang.
Agus (45) salah satu perwakilan BPD Desa Baktirasa juga mengungkapkan hal yang sama, kami sebagai BPD akan mengawal proses audit dan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, kami dan masyarakat akan menunggu hasil dari audit.
“Apa yang dilaporkan oleh Kepala Desa Sarna dalam laporan pertanggung jawaban beberapa hari yang lalu, kami BPD dan masyarakat tidak menerima karena semua laporan penggunaan Dana Desa yang disampaikannya sangat tidak transparan,” tambahnya.
Kepala Desa Baktirasa Sarna saat dikonfirmasi awak media setelah aksi unjuk rasa menjelaskan masalah bantuan kambing dari anggaran dana Desa bukan disalurkan kepada keluarganya, itu hanya dititipkan, apabila masyarakat ingin menggadunya (memelihara) silakan, tapi harus bagi hasil dan mempunyai kandang, nantinya apabila kambing ini sudah berkembang biak maka masyarakat yang lain bisa menggaduhnya juga sehingga dapat membantu perekonomian mereka.
“Dalam pertemuan tadi dengan beberapa perwakilan masyarakat aksi yang difasilitasi oleh pihak Kecamatan dan pihak kepolisian semuanya akan dilakukan pemeriksaan dan diaudit oleh pihak-pihak terkait,” pungkasnya.
Bergabunglah dengan Tim Jurnalis Kami!
Apakah kamu memiliki passion dalam menulis dan melaporkan berita? Inilah kesempatan emas untuk bergabung dengan situs berita terkemuka kami! Locusonline mencari wartawan berbakat yang siap untuk mengeksplorasi, melaporkan, dan menyampaikan berita terkini dengan akurat dan menarik.🔗 Tunggu apa lagi!
Daftar sekarang dan jadilah bagian dari tim kami!
