Dari surat tertanggal 27 Desember dan 31 Desember 2024 tersebut, kata Rofi dinilai tidak konsisten. Surat pertama menyatakan tidak ada dugaan tindak pidana korupsi, tetapi pada surat kedua tertanggal 30 Desember 2024 dinyatakan hasil investigasi ada kerugian akibat kekurangan volume yang nilainya ratusan juta. Sehingga pihak CV. Rajasa harus dan sudah menindaklanjuti seluruh temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dengan menitipkan uang sejumlah temuan kepada rekening RPL Kejari Garut untuk selanjutnya uang tersebut dikembalikan ke rekening kas daerah.
“Kalau saya sih merasa jawaban ini tidak konsisten. Katanya tidak ada kaitan dengan dugaan korupsi, tetapi hasil LHA Investigasi Inspektorat menyebutkan ada kewajiban perusahaan mengembalikan dugaan kerugian negara sebanyak Rp 300 juta lebih ke kas negara. Silahkan publik menilai sendiri,” katanya.
Rofi menegaskan, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kejaksaaan dan Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 100.4.7/437/SJ Nomor 1 Tahun 2023 yang menyebutkan para pihak sepakat terhadap hasil pemeriksaan dan penyelidikan yang berindikasi kerugian keuangan negara yang nilainya lebih kecil dari biaya penanganan perkara diberikan kesempatan untuk menyelesaikan secara administrative paling lambat 60 hari dan apabila dalam 60 hari tidak dapat diselesaikan indikasi kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para pihak menindaklanjuti indikasi kerugian keuangan negara dimaksud secara pidana.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
