“Yang menjadi pertanyaan kami adalah berapa biaya perkara yang harus dikeluarkan oleh Kejaksaan, apakah Rp 100 juta, Rp 200 Juta atau berapa? Kalau dugaan kerugian negara akibat Jogging Track di SOR R.A.A Adwidjaya kan sudah jelas lebih dari Rp 300 Juta. Ini artinya lebih besar dari biaya penanganan perkara, sehingga kami semua menganggap harus ditindaklanjuti secara pidana,” papar Rofi.
Biaya Penangan Satu Perkara Korupsi Mencapai Rp 200 Juta
Ditemui secara terpisah, Ketua GLMPK (Gerakan Literasi Masyarakat Perjuangkan Keadilan), Bakti Safaat mengatakan, berdasarkan lampiran surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: DIPA-006.01.2.005130/2024 tertulis anggaran penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan cabang Kejaksaan Negeri sebesar Rp 1.097.600.000.
Sedangkan melansir dari website Hukum Online, total biaya penanganan satu perkara korupsi yang dibutuhkan oleh Kejaksaan hingga tuntas sebesar Rp 200 juta. Biaya tersebut terdiri dari 25 juta tahap penyelidikan, 50 juta tahap penyidikan dan 100 juta tahap penuntutan. Sisanganya 25 juta lagi untuk biaya eksekusi putusan.
“Saya mencari informasi ke Kejaksaan Negeri Garut tentang biaya penanganan per satu kasus perkara korupsi, melalui surat resmi, tetapi belum ada jawaban. Maka saya mencari referensi ke media lainnya, yakni Hukum Online. Berdasarkan informasi di media ini, Tahun 2016 biaya penanganan satu perkara korupsi nilainya mencapai Rp 200 Jutaan. Biaya sebesar itu digunakan dari awal penanganan sampai akhir perkara, sampai tuntas,” katanya.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
