“Lalu, dana yang sangat besar dan digelontorkan Pemerintah kepada Kejari dan Inspektorat Garut itu hasilnya apa saja. Tahun 2024 kan anggaran DIPA Kejari Garut mencapai hingga Rp 11 Miliar, tapi kenapa dugaan korupsi Jogging Track tidak terungkap. Tapi kenapa malah warga biasa yang tidak gaji dan anggaran dari negara yang malah bisa menemukan dugaan korupsi. Bahkan dugaan korupsi ini sudah dibuktikan dengan hasil investigasi Inspektorat, dugaan korupsinya mencapai angka diatas Rp 300 Juta. Untuk itu, kami menilai alasan kejari Garut menghentikan perkara ini kurang beralasan,” katanya.
Bakti menambahkan, ada dugaan niat jahat yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Garut, Ir. Usep Basuki Eko. Pejabat yang kini duduk sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Garut ini diduga melakukan kebohongan publik, dengan menyebut material Jogging Track menggunakan bahan-bahan dari luar negeri, sementara hasil pemeriksaan Inspektorat bukan dari luar negeri.
“Yang kami pahami, pembangunan Jogging Track diduga kuat sudah masuk ranah pidana, karena sudah masuk pada tiga unsur. Pertama adanya niat jahat, kedua ada PMH (Perbuatan Melawan Hukum) dan yang ketiga adanya fakta kerugian negara. Niat jahat ini bisa dilihat dari kritikan Bupati Garut Rudy Gunawan saat aktif menjabat,” papar Bakti.
Niat jahat yang lain, sambung Bakti bisa dinilai dari keterangan Basuki Eko kepada media. Dalam Youtube media Garut 60 Detik, Eko dengan tegas mengaku bahwa bahan material pembangunan Jogging Track itu dari luar negeri. Pernyataan Eko bertentangan dengan penyataan Irban 5 Inspektorat, Dadang Kurnia. Sementara, dugaan kerugian negara sudah sangat terang benerang, berdasarkan hasil LHA Investigasi ada kekurangan volume dan pekerjaan rubber track serta denda yang mencapai Rp 313 juta lebih.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
