LOCUSONLINE, JAKARTA – Jaga Harga dan Distribusi Beras: Kepolisian, di bawah arahan Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, kini mengawasi ketat penggilingan padi guna menjaga pergerakan harga dan distribusi beras. Wahyu menginstruksikan jajaran Direktorat Tindak Pidana Khusus (Ditkrimsus) untuk melakukan pengawasan harian guna memastikan seluruh penggilingan padi mematuhi ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Jakarta, 15 Februari 2025
Pengawasan ini dilakukan sebagai tindak lanjut permintaan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.
“Polri sudah melakukan pemantauan, banyak permasalahan terkait beras yang kami tangani. Kami akan terus menekan dan memastikan penggilingan padi tetap berkomitmen sesuai HPP,” ujar Wahyu.
Wahyu menambahkan bahwa kepolisian siap mengawal percepatan swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Mentan Amran.
“Kami siap mengawal dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” katanya.
Mentan Amran meminta Kabareskrim Polri untuk mengawal proses serapan gabah sesuai HPP senilai Rp6.500 per kg. Amran menyebut pembelian gabah petani sesuai HPP sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat swasembada pangan.
“Kita harus jaga agar HPP tidak turun. Jika turun, dampaknya bisa memicu kemiskinan, kesengsaraan, dan kerugian bagi petani serta negara,” kata Amran.
Lebih lanjut, Amran memfasilitasi kesepakatan Perum Bulog dengan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) untuk menyerap gabah petani setara 2,1 juta ton beras. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan purchase order (PO) pada Senin (10/2), oleh Kabareskrim Polri Wahyu Widada, Ketua Dewan Pengawas Bulog Sudaryono, Direktur Utama Bulog Novi Helmy Prasetya, dan sejumlah perwakilan pengusaha penggilingan padi dan beras swasta.
