LOCUSONLINE, JAKARTA – Danantara Sistem Kapitalis Prabowo: Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, menyoroti rencana peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025. Lembaga yang bertugas mengelola investasi strategis negara ini dikhawatirkan akan melemahkan kewenangan penegak hukum seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rabu, 19 Februari 2025
Alamsyah menjelaskan bahwa BPK dan KPK tidak diberikan kewenangan untuk melakukan audit dan penegakan hukum terhadap Danantara. “Implikasinya potensi korupsi di BUMN yang tergabung di Danantara akan meningkat,” ujarnya dalam diskusi di kantor ICW.
Danantara telah memiliki payung hukum lewat Undang-Undang BUMN yang disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 4 Februari lalu. Dalam UU BUMN yang baru, pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik.
BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat memeriksa perusahaan tersebut hanya jika ada permintaan dari DPR atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Berdasarkan UU BUMN yang baru, Presiden memiliki kewenangan dalam pengelolaan BUMN dan memberikan mandat atas saham seri A atau golden share milik pemerintah kepada Menteri BUMN. Sementara itu, saham seri B atau saham biasa dikelola oleh BPI Danantara. Menteri Keuangan yang berperan sebagai pengawas BPI Danantara, mengatur skema penyertaan modal negara untuk BUMN, serta menjadi anggota komite penyelamatan BUMN.
