Kemudian Pasal yang disangkakan terhadap Kuasa Hukum berinisial BG yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 13 UU Nomor: 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor: 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas UU Nomor: 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Azis/Red.01)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
[Locusonline.co] JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia telah menggelar Sidang Isbat (penetapan) awal Syawal…
“Ini memang proses yang sudah berjalan. Kita sisir ulang mana yang tidak produktif,” ujarnya. Pernyataan…
[Locusonline.co] JAKARTA – Kabar gembira bagi para pemudik yang menggunakan kendaraan listrik! Kementerian Pekerjaan Umum…
Sementara itu, para pemudik tampaknya hanya punya dua pilihan, bersabar mengikuti arus, atau berdamai dengan…
Singkatnya, hari ini hampir seluruh Indonesia punya peluang basah. Tinggal menunggu: apakah hanya gerimis manja,…
“Dalam RJ tidak boleh ada tekanan. Posisi pelapor dan terlapor harus setara. Kalau ada unsur…
