“Ini belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Kalau enggak desa-desa, kalau dengan anggarannya biasanya habis gitu-gitu saja,” imbuh Tito.
Tito menambahkan, hanya presiden yang bisa menghidupkan koperasi seperti itu. Dipastikannya bahwa pemerintah pusat bakal turun desa demi membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Yang bisa menggerakkan hanya Pak Presiden karena melibatkan Himbara. Coba pinjam uang ke Himbara, kalau enggak ada jaminan segitu saja, belum tentu dapat,” ujar Tito.
Pemerintah desa juga akan mendapat dukungan Kementerian Pertanian, seperti penyaluran pupuk bersubsidi, dan Kementerian Kesehatan untuk mendukung klinik.
“Semua akan turun nih “nyerang”. Bukan nyerang ya. Ngeroyok desa. Menyerbu untuk membantu meningkatkan. Negara hadir,” kata Tito.
Penolakan para kades terkait rencana pembentukan koperasi desa berawal dari rapat terbatas Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Senin (3/3/2025). Rapat tersebut membahas kebijakan strategis pemberdayaan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kop Des Merah Putih).
Sekretariat Kabinet melalui rilis resminya menyatakan, kebijakan pembentukan koperasi desa Merah Putih akan diterapkan di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut koperasi ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat.
“Satu yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih, jadi disingkat Kop Des Merah Putih. Nah, itu akan dibangun di 70.000 desa,” kata Zulhas.
