LOCUSONLINE, GARUT — Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap tata kelola desa, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menggelar Rapat Koordinasi Kecamatan dan Desa yang lebih menyerupai ajang curhat terbuka soal beratnya beban kepala daerah di era digital. Bertempat di Aula Desa Cidatar, Cisurupan (8/7/2025), 65 desa dari lima kecamatan digiring untuk mendengarkan wejangan bernada politis, teknokratis, hingga sentilan medsos.
Rakor ini, secara formal, disebut sebagai bagian dari kewajiban pembinaan dan pengawasan bupati terhadap pemerintahan desa. Namun, isi rakor lebih banyak membahas "kebocoran" APBDes dan meningkatnya suara-suara warga dunia maya yang meminta audit massal terhadap desa.
“APBDes itu sekarang pintu awal janji politik, tapi ya ulah jadi kaditu kadieu. Semuanya merasa kurang, padahal anggarannya terus naik. Jadi tolonglah, diterapkan dengan bener, sing awet jeung geulis hasilna,” ujar Syakur dengan gaya khas blak-blakan yang tampaknya ingin merangkul, sekaligus menggertak.
Baca Juga :
500 Guru Dapat ‘Paket Digitalisasi’, Telkom Turun Gunung Bupati Garut Bertepuk Tangan
Garut Hadapi Tragedi Sosial, Zoom-Meeting Sistem yang Hanya Bisa Bicara Tanpa Bertindak
Pernyataan Syakur juga menyinggung era keterbukaan digital. Menurutnya, media sosial kini menjadi “panoptikon” warga atas performa desa. “Aing oge apal, ayeuna mah musim Tiktok jeung IG. Komentar wargana: audit desa, audit deui. Jadi ulah salah, kalau kepala desanya bermasalah, bupati ikut kebagian getah,” keluhnya, seolah menegaskan bahwa jabatannya kini tak sekadar mengurus birokrasi, tapi juga rating medsos.
Alih-alih merumuskan solusi sistemik untuk membenahi tata kelola desa, Syakur lebih banyak menekankan pentingnya mempercantik hasil proyek dan meningkatkan partisipasi warga. “Sing alus, sing awet, sing melibatkan masyarakat,” pesannya, yang terdengar seperti jargon kontraktor ketimbang kepala daerah.
Meski sempat menyentuh soal esensi pelayanan publik, momen ini lebih terasa sebagai panggung klarifikasi dan positioning politik di tengah tekanan publik yang semakin melek audit digital. Di era di mana TikTok bisa lebih tajam dari Inspektorat, akuntabilitas desa tak lagi cukup dengan rakor—apalagi jika isinya masih berkutat di “janji-janji politik”. (Bhegin)
