Salah satu kepala desa yang menolak rencana pembentukan koperasi desa Merah Putih adalah Dwinanto, salah kepala desa di Purworejo. Dia mengungkapkan saat ini para kepala desa sedang melobi agar kebijakan ini dibatalkan.
Penolakannya didasari kondisi hampir semua program dan anggaran diarahkan ke program makan bergizi gratis (MBG). Program MBG ini berdampak ke pemerintahan desa dengan adanya potensi pemangkasan dana desa.
“Ini yang kemudian tidak sepakat,” ungkapnya.
Dwinanto menilai kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tidak sesuai kondisi di desa dan mengabaikan kewenangan desa dalam menentukan programnya sendiri.
“Ada landasan hukumnya kalau desa itu punya kewenangan menentukan program dan visi-misinya. Kalau seperti ini, desa dipaksa oleh pusat untuk satu program mendirikan koperasi. Lalu, bagaimana dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan Bumdes yang sudah berjalan?” katanya.
Editor: Bhegin
