LOCUSONLINE, Bandung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah menyelesaikan pembayaran honor guru yang sempat tertunda pada bulan Januari dan Februari 2025. Hal ini diumumkan oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, setelah apel pagi di Plaza Balai Kota Bandung 17/3/2025.
Farhan menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran tersebut terjadi akibat penundaan pelantikan kepala daerah baru. "Hari ini kami sudah menuntaskan pembayaran honor tersebut. Mudah-mudahan bulan depan sudah berjalan lancar," ujar Farhan.
Meskipun telah menyelesaikan pembayaran tertunggak, Farhan juga menyoroti tantangan terkait keberadaan guru honorer di Kota Bandung. Ia mengakui bahwa pemerintah masih membutuhkan tenaga pendidik non-ASN, namun proses pengangkatan menjadi ASN atau PPPK tidak bisa dilakukan secara langsung.
"Kita harus mendaftarkan mereka ke Kementerian PAN-RB," jelas Farhan. Beliau menekankan bahwa keberadaan guru honorer tetap sangat dibutuhkan untuk mengisi tugas sebagai pendidik di Kota Bandung.
Saat ini, Pemkot Bandung sedang mencari solusi agar para guru honorer mendapatkan status yang sesuai dengan undang-undang. “Kami sedang mencari celah agar para guru ini bisa memiliki status yang lebih jelas sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tutup Farhan.
Upaya Pemkot untuk Meningkatkan Status Guru Honorer
Pemerintah Kota Bandung (Pemkot) telah mengambil berbagai langkah untuk memperhatikan dan meningkatkan status para guru honorer di wilayahnya. Salah satu langkah awal yang diambil adalah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap regulasi dan kebijakan yang ada berkaitan dengan status guru, agar dapat memastikan kesesuaian dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini menjadi penting, mengingat posisi guru honorer sering kali menjadi perdebatan mengenai hak-hak dan perlindungan yang seharusnya diperoleh. Dengan bersinergi bersama pihak-pihak terkait, Pemkot berusaha memberi solusi yang jelas dan efektif.
Selain peninjauan regulasi, Pemkot juga aktif melakukan dialog dengan para guru honorer. Dalam pertemuan tersebut, aspirasi dan kebutuhan mereka dapat tersampaikan secara langsung. Dialog ini menumbuhkan kepercayaan di kalangan pengajar honorer bahwa suara mereka didengar dan diperhatikan. Keterlibatan langsung para guru dalam proses pengambilan keputusan diharapkan dapat mempermudah penerapan kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung status mereka sebagai tenaga pendidik yang berkontribusi signifikan dalam dunia pendidikan.
Untuk meningkatkan status honor guru, Pemkot berupaya melibatkan berbagai sumber daya, termasuk kemungkinan pendanaan tambahan dan pelatihan yang lebih baik bagi guru honorer. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya membenahi status mereka secara legal, tetapi juga meningkatkan kualitas pengajaran yang mereka sampaikan di sekolah. Dengan menyediakan pelatihan dan dukungan yang tepat, guru honorer diharapkan dapat mencapai potensi penuh mereka dalam mendidik generasi penerus.
Melalui langkah-langkah ini, Pemkot Bandung menunjukkan komitmennya untuk memberikan perhatian serius terhadap guru honorer dan memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Upaya terus-menerus dalam meningkatkan status dan kualitas guru honorer diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan setara untuk semua pihak terkait.
