Zaenur menilai, solusi utama bukan sekadar penjara, tapi penguatan regulasi, termasuk revisi UU Tipikor dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Reformasi aparat penegak hukum, terutama mengembalikan independensi KPK, juga harus menjadi prioritas.
Pegiat antikorupsi Tibiko Zabar mengingatkan, penjara khusus di pulau terpencil bisa jadi blunder dan justru semakin sulit diawasi. Ia juga menyoroti inkonsistensi pernyataan Prabowo tentang koruptor.
“Pernyataan Prabowo inkonsisten dan bertolak belakang. Sulit melihat arah pemberantasan korupsinya,” ujar Tibiko.
Kasus korupsi tata niaga timah yang merugikan negara Rp300 triliun menjadi ujian pertama bagi pemerintahan Prabowo. ICW mencatat, setidaknya 10 terdakwa menerima vonis jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa.
Tanpa komitmen memperkuat hukum antikorupsi, ICW memprediksi jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi akan terus meningkat.
Editor: Bhegin
