Mengapa RUU TPKS dan RUU Perampasan Aset Terhambat?
– RUU TPKS: Perlawanan dari kelompok konservatif, kurangnya urgensi di mata penguasa, dan minimnya urgensi dalam agenda politik.
– RUU Perampasan Aset: Resistensi dari elite politik, minimnya dorongan politik, dan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan.
Kekhawatiran Para Aktivis dan Akademisi
Ratusan aktivis dan akademisi menyatakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI. Mereka menilai bahwa regulasi ini berpotensi melemahkan demokrasi dan mengarah pada kemunduran reformasi.
Implikasi terhadap Politik & Hukum di Indonesia
– Potensi Militerisasi dalam Pemerintahan: Risiko kembalinya dominasi militer dalam politik.
– Ketidakadilan dalam Prioritas Legislasi: RUU yang lebih berdampak bagi rakyat, seperti RUU TPKS dan RUU Perampasan Aset, sering kali terabaikan
– Meningkatnya Kecurigaan Publik terhadap DPR: Pergeseran fokus pada kepentingan elite dan pengesahan RUU tertentu dengan cepat semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap DPR.
Pertanyaan Besar tentang Masa Depan Indonesia
Ketimpangan dalam pengesahan RUU dalam politik Indonesia menimbulkan berbagai pertanyaan tentang transparansi dan prioritas pemerintah dalam merumuskan regulasi.
Apakah Indonesia benar-benar semakin mendekat pada keadaan “Indonesia Gelap”? Apakah masyarakat yang semakin kritis dan aktif dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan DPR dapat membawa perubahan? Apakah benar pengesahan ini merupakan langkah untuk memenuhi urgensi nasional atau ada faktor lain yang memengaruhi keputusan tersebut?
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
