Dampak Sosial PHK Buruh Yang Tidak Bisa Diabaikan
Bukan hanya ekonomi keluarga yang runtuh, tetapi juga ekosistem sosial Garut yang terguncang. Mereka mulai kesulitan membayar sekolah anak-anaknya, kebutuhan pokok tak lagi terbeli, dan beban psikis kian menumpuk. Ketika ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian dalam waktu bersamaan, efek domino tentu akan terjadi seperti pasar tradisional kehilangan pembeli, UMKM kehilangan pelanggan, bahkan potensi stunting meningkat akibat gizi buruk di rumah-rumah mereka yang terdampak.
Realita ini menyentil nurani: siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab? Tentu saja Negara. Dalam prinsip hukum HAM internasional, Negara bukan hanya pelindung dari pelanggaran HAM oleh negara, tapi juga wajib mencegah dan menindak pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi. Negara harus hadir, menjamin bahwa investasi bukan hanya soal keuntungan modal, tapi juga soal martabat manusia. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan tentu saja Pemerintah Kabupaten Garut, harus bergerak cepat dan tidak membiarkan pekerja sendirian dalam menghadapi krisis ini.
Apresiasi pada Pemerintah Baru Garut yang Responsif: Tapi Jangan Berhenti di Komitmen
Pemerintah Kabupaten Garut yang baru memang patut diapresiasi atas sikap terbuka dan komitmen awal mereka. Bupati Garut melalui wakilnya yang baru menyatakan akan mendampingi para buruh terdampak dan terus membuka keran investasi yang lebih sehat. Ini adalah awal yang baik. Tapi krisis buruh bukan sekadar soal janji. Ini soal langkah nyata yang cepat, sistemik, dan berpihak.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
