Ia juga menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak diimbangi oleh peningkatan kesejahteraan pekerja. Dalam konteks ini, ia menilai mekanisme penetapan upah minimum di banyak daerah tidak transparan dan terlalu berpihak pada kepentingan pemilik modal.
Outsourcing dan Kontrak Ancaman Kesejahteraan
Salah satu isu krusial dalam demonstrasi ini adalah penolakan terhadap sistem outsourcing dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dianggap menjadi penyebab utama ketidakpastian kerja. Buruh menilai bahwa skema tersebut hanya menguntungkan perusahaan karena mereka dapat dengan mudah mengganti pekerja tanpa memberikan jaminan sosial jangka panjang.
“Banyak dari kami yang sudah bekerja bertahun-tahun, tapi tetap berstatus kontrak. Ini bukan sekadar soal hak kerja, tapi soal keadilan. Sistem kontrak ini menyandera masa depan kami dan keluarga,” kata Rahmawati, seorang buruh perempuan dari sektor manufaktur yang ikut serta dalam aksi di Jakarta.
Baca juga :
Aksi Damai dengan Nuansa Budaya
Menariknya, selain orasi, massa buruh juga menggelar pentas seni, teater jalanan, dan pembacaan puisi. Penampilan ini menjadi simbol bahwa perjuangan buruh tidak hanya bersifat politis dan ekonomis, tetapi juga bagian dari perlawanan budaya terhadap sistem yang dianggap menindas.
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
