Kapolres Diamankan Propam Polri Diduga Cabuli Anak Dibawah Umur, Kapolda “Proses Hukum Berjalan”
“Ketika vonis menjadi tidak konsisten, ketika terdakwa dari kalangan elit mendapat perlakuan istimewa, dan rakyat kecil dihukum berat untuk pelanggaran ringan, itu menandakan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum,” tegas Lilis.
Salah satu sorotan tajam datang dari putusan terhadap kasus dugaan korupsi yang berakhir dengan vonis ringan dan cepat, berbeda dengan penanganan terhadap aktivis lingkungan hidup yang justru dikenai pasal berlapis.
“Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” kata Yusril Hamzah, praktisi hukum dan mantan Menteri Hukum dan HAM.
“Jika kondisi ini terus berlanjut, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan sirna.”
Para pengamat juga mendesak agar Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung lebih aktif mengawasi etika dan profesionalisme hakim. Selain itu, reformasi menyeluruh dalam institusi kejaksaan dan kepolisian juga dinilai penting demi mengembalikan marwah hukum.
Dalam sebuah diskusi panel yang digelar pekan lalu, mayoritas ahli sepakat bahwa demokrasi tidak akan bertahan jika hukum dijadikan alat kekuasaan. Keadilan harus ditegakkan untuk semua warga negara tanpa kecuali. (AA/Red.01***)
Trusted source for uncovering corruption scandal and local political drama in Indonesia, with a keen eye on Garut’s governance issues
