LOCUSONLINE, JAKARTA – Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbarunya yang mengevaluasi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah provinsi (Pemprov) di berbagai bidang urusan wajib. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan kepuasan terhadap kinerja kepala daerah, namun muncul kesenjangan dalam penilaian terhadap institusi pemerintahan yang mereka pimpin.
Direktur Riset Indikator Politik Indonesia, Adam Kamil, dalam pemaparan hasil survei yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi Indikator pada Rabu (28/5/2025), mengungkapkan bahwa secara umum, publik menilai kinerja Pemprov cukup positif. Namun, sejumlah isu spesifik masih belum memperoleh apresiasi yang maksimal dari masyarakat.
“Secara umum, masyarakat cukup puas. Tapi ketika kita masuk ke detail isu seperti pengentasan kemiskinan atau kemudahan akses permodalan, banyak yang menilai masih belum optimal,” jelas Adam.
Salah satu temuan menarik datang dari Provinsi Jawa Barat. Meski tingkat kepuasan terhadap sosok Gubernur Dedi Mulyadi tergolong tinggi, penilaian terhadap kinerja institusi Pemprov di beberapa sektor menunjukkan hasil yang kurang memuaskan.
“Di Jawa Barat, untuk isu kemiskinan hanya 42 persen responden yang merasa cukup atau sangat puas. Begitu juga dengan kemudahan akses permodalan dan pembinaan koperasi, masing-masing hanya 43 persen, serta peningkatan kualitas tenaga kerja di angka 47 persen,” ujar Adam.
Fenomena ini menunjukkan bahwa publik mampu membedakan antara citra pribadi pemimpin dengan kinerja institusi yang dipimpinnya. Meski Dedi Mulyadi mendapatkan apresiasi luas sebagai gubernur, tidak semua program Pemprov mendapatkan penilaian serupa.
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
