Burhanuddin Muhtadi, Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, mengamini kesenjangan persepsi ini. Menurutnya, fenomena semacam ini juga terjadi di beberapa provinsi lain, namun tidak setajam yang terlihat di Jawa Barat.
“Di Jabar menarik karena tingkat kepuasan terhadap gubernur sangat tinggi, tapi kinerja Pemprov dalam berbagai isu masih di bawah 50 persen. Ini menunjukkan adanya pemisahan persepsi antara pemimpin dan institusinya,” ungkap Burhanuddin.
Ia menambahkan bahwa dalam sejumlah kasus, perbedaan tingkat kepuasan antara gubernur dan wakil gubernur bahkan bisa mencapai 30 persen. Burhanuddin menilai, salah satu penyebab dari ketimpangan ini adalah pengaruh partisan dan kecenderungan publik untuk mengidolakan figur pemimpin.
“Sering kali yang disalahkan birokrasi atau kementerian, sementara pemimpinnya seolah tidak bertanggung jawab. Ini tidak sehat untuk demokrasi karena bisa memunculkan kultus individu,” tegasnya.
Burhanuddin pun mengingatkan bahwa dalam sistem pemerintahan, pemimpin tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab terhadap kinerja birokrasi. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh yang mencakup baik individu maupun institusi demi memperkuat akuntabilitas dalam demokrasi. (BAAS)
“Jangan tunggu mampu dulu untuk memberi, tidak usah sempat dulu untuk berbuat baik”
