Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, turut melontarkan kritik keras terhadap gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi. Ia menyebut narasi Gubernur saat ini seolah mengabaikan kontribusi DPRD dan kepala daerah sebelumnya.
“Dua periode menjadi Bupati, kini Gubernur. Tak pantas hanya membuat sensasi viral tanpa menyelesaikan persoalan mendasar,” ujar Ono.
Ia juga mengungkapkan bahwa dana hibah pesantren dialihkan secara tidak transparan. Berdasarkan klarifikasi dari Kepala Bappeda Jabar, dana tersebut disebut disimpan dalam pos dana tidak terduga, namun hingga kini belum ada kejelasan pencairannya.
Sejumlah tokoh turut hadir dan menyatakan dukungan, termasuk Wakil Ketua DPP PPP Komarudin Taher, Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKB Sidqon Djampi, serta Zaenuddin dari Fraksi PDI Perjuangan.
Forum Mubes menyepakati penyusunan Rencana Tindak Lanjut dan Rekomendasi yang akan diserahkan kepada pemerintah pusat dan daerah. Pesantren kini menegaskan peran mereka bukan sekadar penonton, melainkan aktor utama dalam pembangunan bangsa—yang menuntut pengakuan dan keadilan. (BAAS)
